Penerimaan Bintara Polri 2023, Tamatan Kebidanan, Keperawatan dan Farmasi Bisa Daftar

JAKARTA, RBTVCAMKOHA.COM - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka penerimaan Taruna Bintara 2023.

 

Pendaftaran penerimaan anggota Polri 2023 dibuka sejak 4 April - 14 April 2023. 

 

BACA JUGA:Syarat dan Cara Lulus Seleksi Polri 2023

 

Usia minimal untuk mendaftar yaitu 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun. Pendidikan untuk Bintara Polri akan berjalan selama 5 bulan.

 

BACA JUGA:Daftar Bintara Polri Sampai 11 April 2023, Usia Peserta Saat Dilantik WAJIB 18 Tahun

 

Disiapkan kuota didik untuk bintara sebanyak 11.531 orang. Kuota tersebut terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) dan Bakomsus pria sebanyak 10.529 orang, Bintara (PTU) dan Bakomsus wanita sebanyak 402 orang, Bintara Brimob sebanyak 500 orang, dan Bintara Polair sebanyak 100 orang.

 

BACA JUGA:Pensiunan PNS, TNI dan Polri Terima Rp 5 Juta di Bulan April 2023, Pasti Full Senyum

 

Pendidikan nantinya dibuka pada 25 Juli 2023 dan berakhir 21 Desember 2023, dengan lokasi SPN Polda untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Rekpro pria, Pusdik Brimob untuk Bintara Brimob, Pusdik Polair untuk Bintara Polair, Sepolwan untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Rekpro wanita. 

 

BACA JUGA:INFO PENTING!! THR ASN, TNI dan Polri Mulai Dibagikan Besok

 

Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes) juga disediakan, dengan salah satu syaratnya yakni berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I.

 

BACA JUGA:Sabu 3 Gram, Perwira Polri Divonis 7 Tahun Penjara

 

Sebelum melakukan pendaftaran seleksi penerimaan taruna bintara Polri, berikut persyaratan masuk Bintara Polri 2023 sebagaimana dikutip dari laman penerimaan.polri.go.id:

 

BACA JUGA:PT. BIMEX Raih Top BUMD Awards 2023 Kategori Aneka Usaha

 

- Persyaratan Umum: 

 

1 WNI

2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME

3. Setiap kepada NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945

4. Pendidikan paling rendah SMU/sederajat

5. Berumur paling rendah 18 tahun saat diangkat menjadi anggota Polri

6. Sehat jasmani dan rohani

Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK)

8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

BACA JUGA:KPU Provinsi Jalin MoU dengan Kanwil Kemenkumham, Siap Fasilitasi TPS Khusus

- Persyaratan Khusus

 

a. Jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI

 

b. Berijazah serendah-rendahnya:

1) SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PDF (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C)

- lulusan tahun 2019 atau sebelumnya melampirkan nilai ijazah (rapor + ujian sekolah dibagi dua) dengan nilai rata-rata minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata minimal 60,00 atau C (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59)

- lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60,00 atau C

- lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau C

- lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.

2) lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

 

c. Bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2023) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;

 

d. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek;

 

e. Ketentuan tentang Ujian Nasional perbaikan, yaitu:

1) lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan nilai memenuhi persyaratan;

2) calon peserta yang mengulang di kelas XII, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023.

 

f. Usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1) lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;

2) lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan;

3) lulusan program Sarjana Terapan dan S-I usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan;

 

g. Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif/agama/adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi sesuai jenis kelamin dan jalur tes di Polda tersebut;

 

h. Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;

 

i. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;

 

j. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;

 

k. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum;

 

l. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;

 

m. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;

 

n. Ketentuan tentang domisili yaitu:

1) peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk, kecuali bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) yang mendaftar di Polda Papua/Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili;

2) khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua/Papua Barat (berdasarkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk) namun bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda Papua/Papua Barat sesuai domisili (tidak

diberlakukan batas waktu minimal domisili);

3) peserta jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili;

 

o. Bagi peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:

1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;

2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.

 

p. Bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan.

 

- Persyaratan Lainnya:

 

A. Bintara PTU (Polisi Tugas Umum):

 

1) Berijazah serendah-rendahnya:

 

a) SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);

b) SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;

c) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA); atau

d) program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

 

2) Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

 

a) umum:

(1) Pria: 165 cm;

(2) Wanita: 160 cm;

 

b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT):

(1) Pria: 163 cm;

(2) Wanita: 158 cm;

 

 

c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) Daerah Pesisir:

(a) Pria: 163 cm;

(b) Wanita: 158 cm;

(2) Daerah Pegunungan:

(a) Pria: 160 cm;

(b) Wanita: 155 cm.

 

B. Bintara Brimob (khusus pria):

 

1) Berijazah serendah-rendahnya:

a) SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);

b) SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;

c) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA);

d) program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I dengan IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

 

2) Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) umum: 165 cm;

b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT): 163 cm;

c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) Daerah Pesisir: 163 cm;

(2) Daerah Pegunungan: 160 cm;

 

C. Bintara Polair (khusus pria):

 

1) Berijazah serendah-rendahnya:

a) SMK/MAK, meliputi jurusan:

(1) Teknik Perkapalan;

(2) Kemaritiman;

b) Program D-I sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

(1) Studi Nautika;

(2) Teknologi Kelautan;

(3) Permesinan Kapal;

(4) Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal;

 

2) Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) umum: 165 cm;

b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-PulauTerpencil (PPT): 163 cm;

c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) Daerah Pesisir: 163 cm;

(2) Daerah Pegunungan: 160 cm;

 

D. Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes):

 

1) Berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan

S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

a) Kebidanan;

b) Keperawatan;

c) Farmasi;

d) Keperawatan Anastesiologi;

e) Kesehatan Gigi;

f) Radiologi.

 

2) Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-Pulau Terpencil (PPT):

(1) pria: 163 cm;

(2) wanita: 160 cm;

b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

(1) pria: 160 cm;

(2) wanita: 155 cm;

 

 

Kemudian berikut cara pendaftaran secara online Bintara Polri 2023: 

 

a. Pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaan.polri.go.id;

 

b. Pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama website (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);

 

c. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website;

 

d. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi;

 

e. Petelah berhasil mengisi form registrasi online selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta upload berkas pendaftaran yang disediakan;

 

f. Pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres;

 

g. Batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan.

 

(Tim Liputan)

Sumber: