Seluma

Seluma Uji Publik Raperda CSR

CamkohaNews – Pemkab Seluma, mulai membentuk dan melakukan sosialisasi uji publik terhadap rancangan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR), untuk sektor pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Seluma.

Uji publik tersebut dilaksanakan di aula BPKD Seluma dengan melibatkan Perwakilan Kanwil Kemenhumham Provinsi Bengkulu sebagai pemateri, sejumlah OPD, perusahaan BUMN/swasta, kades, dan masyarakat.

Kabag Hukum Setkab Seluma Nurpadliyah, SH mengatakan uji publik ini, bertujuan untuk mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi yang harus ada dalam TJSLP/ CSR dan melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya, dengan memberikan bahan dan data, untuk menjadi bahan pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Raperda TJSLP/ CSR, karena manfaat TJSLP/ CSR bagi perusahaan antara lain sebagai perwujudan akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

“Raperda ini memang perlu dikaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus tercantum dalam TJSLP/ CSR dan melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung,” terang Kabag Hukum Setkab Seluma Nurpadliyah.

Sementara itu, Jisi Nasistiawan, SH.MH selaku Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenhumham Provinsi Bengkulu mengatakan, pentingnya CSR ini tidak lain sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan, untuk turut membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“CSR itu perlu dilakukan perusahaan, sebagai wujud peduli dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dilingkungan perusahaan,” terang Jisi.

Lanjutnya, dalam Raperda CSR yang nantinya diberlakukan terhadap perusahaan BUMN namun juga pihak swasta, Jisi menilai perlu dikaji ulang dalam memasukan sanksi dalam uji publik Raperda CSR ini, karena sanksi-sanksi perusahaan yang tidak menyertakan CSR, sudah diatur pada Undang-Undang yang diatas Perda. Sanksi yang dimaksud mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin perusahaan.

“Kalau soal sanksi dimasukan dalam Raperda CSR ini perlu dikaji ulang, karena Perda CSR ini sudah ada dalam Undang-Undang, tak hanya mewajibkan perusahaan BUMN, namun sasaran utamanya perusahaan swasta,” ucap Jisi.

Namun, sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Seluma seperti Bank Bengkulu, PTPN VII, PT Agri Andalas, BRI dan lainnya justru setuju merekomendasikan perlunya dalam uji publik Raperda CSR ini, untuk ditambahkan pasal tentang sanksi perusahaan yang tidak menyalurkan CSR, yakni mulai sanksi administrasi, pencabutan atau pembekuan izin perusahaan.

“Saya kira terkait sanksi perlu ditambahkan dalam Raperda CSR ini, agar setiap perusahaan memiliki beban moral terhadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan.” tutur Kepala Bank Bengkulu Cabang Seluma Ahmad Nofiar.

(Hari Adiyono)

Most Popular

To Top