Berantas Korupsi

Praperadilan Ketua DPRD Seluma Ditolak

CamkohaNews – Sidang agenda putusan praperadilan Ketua DPRD Seluma Husni Thamrin, Senin (24/9) siang digelar di Pengadilan Negeri Tais sekitar pukul 10.00 wib.

Setelah menggelar rangkaian sidang sebelumnya, Hakim tunggal yang memimpin jalannya sidang Yudistira Adhi Nugraha, SH.MH akhirnya memutuskan gugatan praperadilan Ketua DPRD Seluma Husni Thamrin tidak dapat diterima.

Dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tais tidak ada wewenang menangani permohonan tersebut.

Selain itu hakim menilai permohonan tersebut salah sasaran terkait Cq yang dimohonkan, yakni Polres Seluma yang seharusnya cukup dimohonkan kepada pihak Dir Reskrimsus Polda Bengkulu.

“Bahwa terjadi kekeliruan pihak yang mengajukan permohonan karena berdasarkan keterangan saksi PS Kanit Tipidkor Polres Seluma, bahwa unit tipidkor Polres Seluma tidak pernah menangani perkara tersebut. Atas beberapa poin, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan permohon tidak dapat diterima,” tutur Hakim Yudistira Adhi Nugraha saat pembacaan Putusan.

Lanjutnya, Majelis hakim menilai seharusnya, pihak pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke PN Tipidkor Bengkulu atau Pengadilan Tinggi Bengkulu. Sebab, dari awal proses penyelidikan, kasus tersebut ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Ketua DPRD Seluma Husni Thamrin, menyatakan akan berdiskusi lebih lanjut, pasca pembacaan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tais.

“Kita akan diskusi dulu dengan rekanan, langkah apa selanjutnya yang kita ambil, karena dari awal kita sudah yakin ini bisa dilakukan di Pengadilan Negeri Tais, sebab 2015 kita pernah juga mengadakan praperadilan dan dikabulkan masalah kompetensinya”, terang Husni Thamrin, SH kuasa hukum Ketua DPRD Seluma.

Dalam gugatan praperadilan yang diajukan ini, lantaran Ketua DPRD Seluma Husni Thamrin beralasan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Ketua DPRD Seluma Husni Thamrin disangkakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo di Dinas PU Seluma pada tahun anggaran 2013 lalu.

Dalam kasus ini, Polda Bengkulu sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka lainnya yakni Sinandar, dan para PNS Dinas PU Seluma, mulai dari mantan Kadis PU Seluma Herawansyah, Sekretaris Dinas PU Seluma Achmadin, Trideska Rusman, Antariksa, Batra Nopen, Emral Balaputra, Fauzi Ardian, Feri Andrian, Brendi Carlo dan Eka Rosaria Putri. Kesebelas tersangka tersebut kini telah menjalani vonis oleh pengadilan atas kasus ini.

Sementara itu, dari hasil audit BPKP Provinsi Bengkulu, proyek pembangunan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo, negara dirugikan Rp 444 juta, dari nilai proyek sebesar Rp 1,2 miliar.

(Hari Adiyono)

Most Popular

To Top