Pemerintahan

Ini Saran Ditjen Kemendagri Atasi Kemiskinan di Bengkulu

CamkohaNews – Forum dialog percepatan pembangunan Provinsi Bengkulu, Sabtu pagi (12/5) digelar di Gedung Daerah Serasan Seijoan, dengan menghadirkan 2 pemateri dari Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, yakni Ir. Suprayitno MA dan Lufti Firmansyah, ST, MT, M.Sc Kasubdit perencanaan dan evaluasi wilayah I Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi, Dinas Pariwisata Bengkulu dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan Bengkulu (FP3B) menggelar dialog bersama Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se Provinsi Bengkulu, menindaklajuti peringkat Provinsi Bengkulu yang nyaris menjadi juru kunci dalam kemajuan daerah se Indonesia.

Sedangkan Kabupaten Seluma dipilih menjadi tuan rumah dalam forum dialog ini, tidak lain karena Kabupaten Seluma menduduki peringkat termiskin di Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bengkulu yang nyaris menjadi juru kunci peringkat kemajuan daerah.

Forum dialog dan tanya jawab ini sangat menarik disimak, yakni tidak lain untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu guna mengentaskan angka kemiskinan.

Ir. Suprayitno MA selaku Kasubdit perencanaan dan evaluasi wilayah I Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah menganjurkan pemerintahan berorientasi hasil, yakni memiliki fokus tujuan/sasaran yang jelas, sinkronisasi pemantapan struktur dokumen perencanaan program daerah dengan pemerintah pusat, memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan tujuan/sasaran, memiliki target yang realistis, dan adanya keterkaitan program kegiatan dengan sasaran yang dimiliki.

“forum dialog pengentasan kemiskinan ini baru kali ini diadakan, dan sangat saya apresiasi, agar komunikasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terjalin, guna mengetahui kebutuhan daerah”, ucap Suprayitno.

Sementara itu, Lufti Firmansyah, ST, MT, M.Sc Kepala Seksi Wilayah IA Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mengatakan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah itu, ditentukan oleh keberhasilan pencapaian rencana strategis pembangunan daerah dari rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“RKPD itu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu setahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, terang Lufti.

Lanjutnya, DPRD harus selalu dilibatkan, karena pokok-pokok pikiran DPRD itu bukan bentuk kegiatan, melainkan rumusan permasalahan dari RKPD yang perlu dipecahkan bersama solusinya dalam reses, sehingga kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD melalui pedoman penyusunan KUA-PPAS, berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan hasil penyerapan apresiasi melalui reses.

“pokok-pokok pikiran DPRD itu sangat perlu diselaraskan dengan konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah, terhadap sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran”, terang Lufti Firmansyah.

Lanjutnya, hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut perlu dirumuskan kembali dalam daftar permasalahan pembangunan yang kemudian ditandatangani Pimpinan DPRD, dan disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

(Hari Adiyono)

Most Popular

To Top