Pemerintahan

Bup/Walikota, Kapolres dan Kajari MoU Penanganan Kasus

Plt Gubernur, Kapolda dan Kajati Bengkulu saat menyaksikan penandatanganan MOU antara para Bupati-Walikota dengan Kajari dan Kapolres se-Provinsi Bengkulu.

CamkohaNews – Penandatangan perjanjian kerjasama antara APIP dan Aparat penegak hukum se provinsi bengkulu digelar pada Rabu (4/7) siang di Gedung Daerah.

Dengan disaksikan Plt Gubernur, Kapolda, Kajati dan Ditjen Kemendagri, Walikota dan Bupati se-Provinsi Bengkulu menandatangani MOU dengan Kapolres dan Kajari se-Provinsi Bengkulu.

Kerjasama yang dilakukan terkait penanganan kasus hingga pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Dengan adanya kerjasama ini, kasus yang menjadi temuan bpk tidak langsung disidik aparat penegak hukum, namun di tindaklanjuti terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu sesuai arahan Presiden RI, kasus yang bersifat adminiatratif tidak dapat dipidana.

Jadi dengan MOU ini, aparat penagak hukum tidak langsung melakukan penyelidikan, namun lebih dulu berkoordinasi dengan Inspektorat yang tergabung dalam APIP.

“Namun bila OTT ataupun adanya markup anggaran, dipersilahkan untuk diproses,” tegas Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.

Banyak ASN yang selama ini khawatir dalam menjalankan tugasnya, dengan MOU ini diharapkan memberikan ketenangan dalam menjalankan kegiatan.

Karena bila langsung tersandung kasus dugaan korupsi, ASN mendapatkan 2 hukuman yakni selain penjara juga diberhentikan sebagai abdi negara.

(Muhammad Helmi)

Most Popular

To Top