Politik

BPK: 10 Parpol Belum Tertib Administrasi!

CamkohaNews – Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma menggelar sosialisasi terkait Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dengan melibatkan perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu sebagai pemateri di Hotel Rizki Kelurahan Pasar Tais.

Melalui sosialisasi ini, Wakil Bupati Seluma Suparto berharap, agar seluruh parpol dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tepat waktu dan bantuan parpol dalamnrangka upaya pemerintah dalam membangun SDM parpol. Tujuan akhirnya untuk memperoleh kader partai politik yang berkualitas.

Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Asep Mulyadi mengemukakan, saat ini administrasi atas bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) belum tertib. Banyak parpol melaporkan penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukan dan terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ditahun ini, seluruh laporan keuangan pertanggungjawaban setiap parpol, paling lambat diserahkan pada 31 Desember.

“Seluruh Parpol tidak dipungkiri banyak yang belum tertib administrasi setiap kali diminta laporan pertanggungjawaban, sehingga melalui kegiatan ini sebagai wahana peningkatan pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang politik khususnya terkait dengan bantuan keuangan kepada partai politik” terang Asep Mulyadi.

Tertib pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang dimaksud dalam tertib perhitungan besaran bantuan, tertib penganggaran dalam APBD, tertib pengajuan bantuan, tertib verifikasi kelengkapan administrasi, tertib penyaluran bantuan, tertib penggunaan dan tertib pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Sasaran bantuan keuangan yang ditelisik pemeriksaannya oleh BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu yakni, pemeriksaan anggaran yang digunakan untuk kegiatan edukasi politik, pengkaderan, sosialiasi kontituen, dan operasional parpol.

Kepala Badan Kesbangpol Seluma Khairi Sustam menegaskan, setiap perolehan suara parpol saat ini masih dihargai Rp 5.252 per suara, total dana bantuan yang disiapkan Pemkab Seluma mencapai Rp 549.159.624,- yang disalurkan sekali dalam setahun.

10 parpol yang hadir dalam sosialisasi pertanggungjawaban bantuan keuangan ini, yakni NASDEM, PKB, PKS, PDIP, PARTAI GOLKAR, PARTAI GERINDRA, PARTAI DEMOKRAT, PAN, PPP DAN PKPI ditekankan BPK, agar lebih tertib dan lengkap saat dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan yang melibatkan Kepala Kesbangpol, Kepala BPKD, Ketua KPU Seluma, Inspektur, Kabag Hukum, Bendahara BPKD dan Bendahara Kesbangpol.

Berikut Rincian Bantuan Keuangan masing-masing Parpol di Kabupaten Seluma :

1. PARTAI NASDEM (17.028 SUARA) RP. 89.431.056
2. PARTAI GOLKAR (13.855 SUARA) RP. 72.766.460
3. PARTAI GERINDRA (13.736 SUARA) RP 72.141.472
4. PARTAI DEMOKRAT (12.402 SUARA) RP 65.135.304
5. PDIP (11.846 SUARA) RP. 62.215.192
6. PKPI (9.865 SUARA) RP 51.810.980
7. PAN (8.082 SUARA) RP 42.446.664
8. PKB (6.343 SUARA) RP. 33.313.436
9. PKS (6.315 SUARA) RP. 33.166.380
10. PPP (5.090 SUARA) RP 26.732.680

(Hari Adiyono)

Berita Terkini

To Top